Nova B Pangau: Nova Pangau, Tudingan Kecurangan tak Terbukti

Jumat, 08 Maret 2013

Nova Pangau, Tudingan Kecurangan tak Terbukti

Balikpapan Pos | Jumat, 08 Maret 2013 | dibaca: 273 kali

Tudingan Kecurangan Tak Terbukti

Roger Ancam Laporkan Mardan ke Polisi

BALIKPAPAN- Roger DT Tulenan selaku saksi Partai Damai Sejahtera (PDS) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Timur (Baltim), akan melaporkan Mardan kepada polisi. Mardan merupakan calon legislatif (caleg) PDS Daerah Pemilihan (Dapil) II Baltim-Balut pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 lalu.

Roger akan melaporkan karena Mardan telah menuding dirinya telah berbuat curang sebagai saksi karena telah memindahkan 4 suara milik Mardan di TPS 11 Teritip Baltim kepada Caleg Lainya Nova B Pangau.

“Saya akan laporkan Mardan kepada polisi karena dia telah menuduh saya memindahkan 4 suara miliknya kepada bu Nova Pangau padahal itu tidak benar,”kata Roger kepada Balikpapan Pos lewat ponsel tadi malam.

Menurut Roger, semua yang dituduhkan Mardan tidak benar hal ini diperkuat para saksi dan berkas-berkas laporan hasil perhitungan suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 11 Teritip Baltim.

“Bukti kecurangan tidak ada. Bahkan dipersidangan juga tidak terbukti. Saya akan melaporkan pak Mardan karena nama saya sudah tercemar. Saya punya beban moral kepada bu Nova dan masyarakat Balikpapan,” terang Roger.

Selain itu, kata Mardan, akibat tudingan tersebut membuat posisi Nova B Pangau selaku anggota DPRD Balikpapan terancam di PAW (pergantian antar waktu). “Wah, dengan tudingan ini posisi bu Nova terancam di PAW padahal semuanya tidak terbukti dipersidangan sesuai keterangan saksi,”ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua KPPS 11 Teritip Sadikun. Ia mengaku, semua yang dituduhkan Mardan tidak benar, karena penghitungan suara sudah berjalan sesuai prosedur tanpa rekayasa.

“Tudingan itu tidak benar mas. Boleh tanya sama teman-teman KPPS bahwa bu Nova dan pak Mardan baru kami kenal saat pemilihan legislatif. Aneh juga kenapa baru sekarang mau gugat bu Nova untuk minta PAW kenapa nggak dari dulu-dulu. Kami berani sumpah mas bahwa tidak ada pemindahan suara pak Mardan ke Bu Nova,”ujar Sadikun.

Jika terbukti mencemarkan nama baik maka Mardan bisa dijerat Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Menanggapi ancaman Roger DT Tulenan untuk melaporkan dirinya kepada aparat kepolisian Mardan mengaku tidak takut. Bahkan, dirinya mempersilakan Roger untuk melaporkan.”Saya tidak takut silakan saja. Seharusnya Dia (Roger,red) yang saya laporkan ke polisi,”kata Mardan kepada Balikpapan Pos lewat ponsel tadi malam.

Menurut Mardan, dirinya punya bukti-bukti kecurangan yang dilakukan Roger DT Tulenan saat Pileg 2009 lalu.”Saya punya bukti kok silakan saja laporkan,”ujar Mardan. Sementara itu, Nova Pangau yang saat ini duduk di komisi IV mengaku, dirinya

tidak bisa dilakukan pergantian antar-waktu (PAW) oleh Mardan Caleg Dapil) II wilayah Balut –Baltim. Pasalnya, sedang dilakukan upaya kasasi sehingga belum ada keputusan hukum tetap (incrach).

“Ibu Nova tidak bisa di PAW karena kecurangan perhitungan suara saat Pilcaleg 2009 yang dilaporkan saudara Mardan tidak terbukti di mahkamah partai. Selain itu, tidak ada perintah menghukum kepada klien saya,”kata Wuri Sumampouw, SH MH dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis (28/2).

“Begitu juga keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDS yang menyatakan PAW ini untuk pemerataan. Kami anggap alasan ini perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD selain itu betentangan juga dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PPU-VI/2008 berupa pembatalan Pasal 214 UU No 10/2008 bahwa perolehan suara tidak berdasarkan nomor urut tetapi berdasarkan suara terbanyak,”tuturnya.

Menurut Wuri, dengan ditolaknya laporan Mardan serta alasan DPP PDS bahwa PAW ini untuk pemerataan maka posisi Nova B Pangau selaku anggota DPRD tidak bisa di PAW.

“Sebenarnya sejak bu Nova dinyatakan tidak terbukti melakukan kecurangan maka secara otomatis gugatan saudara Mardan tidak bisa dilanjutkan lagi karena perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk me-PAW bu Nova tidak terbukti,” tutur Wuri.

Selain itu, kata Wuri, alasan Nova B Pangau tidak bisa di PAW cukup kuat karena hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan yang dipimpin Manungku Prasetyo, SH Rabu, 27 Februari lalu menolak gugatan penggugat konvensi (Mardan) dan penggugat rekonvensi (DPC PDS Kota Balikpapan, DPW PDS Provinsi Kaltim di Samarinda dan DPP PDS di Jakarta).

“Dengan ditolaknya kedua gugatan ini oleh PN Balikpapan maka status bu Nova tetap anggota DPRD Balikpapan karena hasil putusan PN bersifat condemnatoir atau tidak ada satupun yang dihukum baik penggugat maupun tergugat,”kata Wuri.

Kendati Nova B Pangau tidak bisa di PAW namun pihaknya tetap melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan DPP yang ingin mem PAW Nova B Pangau dengan alasan pemerataan. “Kami akan melakukan kasasi atas keputusan DPP PDS ini karena kami anggap keputusan ini pelanggaran melawan hukum,”pungkas Wuri.(vie)

http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/89146-tudingan-kecurangan-tak-terbukti.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

======================================

Penetapan MK: Parliamentary Threshold (PT) Sebesar 3,5 Persen Tidak Berlaku secara Nasional

01 September 2012

JAKARTA-GEMPOL, Pengujian UU Pemilu terkait PT di Mahkamah Konstitusi memang alot sekali. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa dan memutus permohonan uji materiil.

Menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa “secara nasional” UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Menyatakan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa” jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR” UUNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:

Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan MK soal ambang batas 3,5 persen berlaku nasional tidak mendorong konsolidasi demokrasi. Putusan itu membiarkan kompleksitas multipartai terpelihara, sehingga terkotak-kotaknya masyarakat kepada banyak parpol masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagai parpol yang ikut memutuskan UU Pemilu, PPP sangat menyesalkan putusan itu.

Seluruh parpol memiliki kursi di DPR ataukah tidak, mesti mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2014. PT sebesar 3,5 persen dinyatakan hanya berlaku untuk pemilu anggota DPR, sementara tak ada PT untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak berlakunya parliamentary threshold sebesar 3,5 persen yang berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa jika PT 3,5 persen diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5 persen untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka dapat menimbulkan kemungkinan tidak adanya satu partai politik peserta pemilu pun di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5 persen sehingga tidak ada satu anggota partai politik pun yang dapat menduduki kursi DPRD.

Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan partai politik peserta pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap partai politik peserta pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3 persen suara.

Penerapan PT dalam sistem pemilu Indonesia melanggar prinsip keterwakilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) bagi anggota parpol yang sudah lolos pada perolehan suara pada pemilu legislatif, tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen akibat berlakunya ambang batas.

Ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen teknis Pemilu yang ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem Pemilu proporsional.

Threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat-tempat tertentu, bisa dinyatakan dalam bentuk kursi.

Tujuan penerapan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold:

(1) membatasi masuknya partai politik yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih untuk hadir di parlemen; (2) menyaring partai politik peserta Pemilu berikutnya karena dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu di dalam parlemen, tidak hanya berdampak pada, misalnya, aspek pendanaan, termasuk juga biasanya membingungkan pemilih pada saat pemilihan.

Besaran ambang batas perwakilan sebagai instrumen legal untuk mencegah partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan masuk parlemen. Besaran ambang batas perwakilan bervariasi pada banyak negara, mulai angka yang terendah sekitar 2% seperti di Israel hingga 10% seperti di Turki.

Kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat:

(1) didasarkan pada persentase suara, yang paling umum, misalnya, 3% di Spanyol, 5% di Jerman, 0,67% di Belanda;

(2) lokasi penerapan ketentuan ambang batas biasanya diterapkan, baik di daerah pemilihan, misalnya hal ini terjadi di Spanyol, ataupun diterapkan di tingkat nasional untuk suara nasional atau DPR, seperti di Jerman;

(3) tahap penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi ada juga yang di sela-sela perhitungan itu, misalnya di Denmark;

(4) ambang batas biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai
atau koalisi, misalnya, jika partai politik di Indonesia, satu partai sekarang 3,5% atau periode lalu 2,5% tetapi, misalnya, di Polandia dikenakan 5% pada partai politik dan 8% pada koalisi partai politik.

JUMLAH PEREMPUAN DI DPR RI (1950 – 2009)

PERIODE	JUMLAH	TOTAL DPR RI	%
1950-1955 (DPRS)	9	233	3,8
1955-1960	17	272	6,3
1956-1959 (KONS-TE)	25	488	5,1
1971-1977	36	460	7,8
1977-1982	29	460	63
1982-1987	39	460	85
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12,5
1997-1999	54	500	10,8
1999-2004	45	500	9
2004-2009	65	560	11,5

======================================================

STRATEGI CALEG PEREMPUAN DALAM PEMENANGAN PEMILU 2014

Perempuan dalam politik mendapat afirmasi melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Partai Politik. Dalam pasal 65 ayat (1) parpol diminta untuk mencalonkan 30% perempuan dalam Pemilu. Namun, walau telah dua kali dilangsungkan pemilu dengan kebijakan affirmative action bagi perempuan dalam politik, 30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR masih belum terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian Wanita & Gender LPPM UNY menyelenggarakan acara “Studi Publik Strategi Caleg Perempuan dalam Pemenangan Pemilu 2014” di R. Sidang Lt. 2 Gedung LPPM UNY, Karangmalang, Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013). Acara dihadiri sekitar 70 peserta yang didominasi kaum perempuan dari berbagai latar belakang profesi. Kegiatan ini adalah sarana mendiskusikan peran perempuan dalam politik, sebab keterlibatan perempuan dalam dalam politik di Indonesia saat ini sangatlah sedikit, bahkan belum mencukupi.

Acara dibuka oleh Sekretaris Puslit Wanita & Gender LPPM UNY, M. Lies Endarwati, M.Si., mewakili LPPM UNY. Dalam kesempatan ini Lies menyampaikan bahwa perempuan harus bisa tampil terdepan dalam berpolitik, sebab peran perempuan dalam politik di Indonesia sangatlah sedikit. Oleh karenanya, dengan diskusi publik ini diharapkan menumbuhkan semangat baru bagi caleg dari kaum perempuan untuk menatap Pemilu 2014 mendatang. Hadir sebagai narasumber kegiatan ini Dr. Nahiyah J. Faraz, M.Pd. dan Sumbo Tinarbuko.

Menurut Nahiyah J. Faraz, dosen Fakultas Ekonomi UNY yang aktif dalam kegiatan perempuan ini, banyak hambatan partisipasi perempuan dalam berpolitik di antaranya: hambatan ideologi dan psikologi (stereotype, partriarkhi, bias gender), hambatan sebagai sumber daya manusia (politik maskulin, pendidikan rendah, minimnya akses), hambatan kelembagaan dan struktural, dan hambatan dana.

“Dilihat dari berbagai macam hambatan tadi muncul gagasan dan strategi politik supaya peran perempuan terlihat nyata, antara lain dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di partai politik. Perempuan di partai politik diusahakan sekeras mungkin berada pada pengurus harian, ketua atau sekretaris, melakukan terobosan ke pusat-pusat kekuasaan berupa lobi-lobi khusus pada pimpinan teras partai, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Selain itu, perempuan harus bisa memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput dari gerakan perempuan,” tambahnya.

Sementara itu, Sumbo Tinarbuko, konsultan Komunikasi Visual dan dosen Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta ini, mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi ini. Jika seseorang terjun ke politik dan ingin dikenal publiknya, dia harus kerja keras. Hasil kerja keras itulah yang akan menggangkat namanya kelak. Mereka harus mulai bekerja sejak sekarang untuk Pemilu 15—20 tahun mendatang.

“Cara promosi paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Beriklan itu penting, karena sama dengan berinvestasi. Beriklan tidak sama dengan cara kerja petani yang menanam padi lantas 3—4 bulan panen. Beriklan politik seperti menanam jati, lama dan perlu dirawat,” tambahnya.

Acara ditutup oleh ketua LPPM UNY, Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd. Beliau menyampaikan acara ini berjalan sukses, terlihat dari hasil diskusi yang beliau amati. (Ags)

About

Blogroll

Jumat, 08 Maret 2013

Nova Pangau, Tudingan Kecurangan tak Terbukti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KURSI...OH...KURSI

Pembekalan Caleg DPRD Prov Kaltim