Nova B Pangau: Nova Pangau, Kronologi Caleg dibuat oleh Bpk. Farid Tri Widodo “Sekertaris DPC PDS Balikpapan

Jumat, 22 Mei 2009

Nova Pangau, Kronologi Caleg dibuat oleh Bpk. Farid Tri Widodo “Sekertaris DPC PDS Balikpapan

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DAMAI SEJAHTERA KOTA BALIKPAPAN

KRONOLOGI PERISTIWA PEMILU LEGISLATIF 2009 TENTANG CALEG PDS

Dibuat oleh Farid Tri Widodo “Sekertaris DPC PDS Balikpapan

Jumat 22 Mei 2009

TANGGAL		URAIAN
03/04/2009		Pertemuan CALEG PDS untuk DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Provinsi KALTIM, dengan Keputusan Penetapan Saksi TPS dan Pernyataan Kesepakatan “SIAP MENANG & SIAP KALAH” antar CALEG apapun alasannya (termasuk suara terbanyak CALEG tidak mencapai angka BPP); Tidak ada kesepakatan PAW
06/04/2009		Pertemuan CALEG PDS dari DPC PDS Kota Balikpapan membicarakan tentang saksi-saksi TPS dan pembekalan saksi-saksi tersebut. Sekali lagi mengkonfirmasi tentang Tidak Adanya Kesepakatan tentang PAW, bahkan tentang kompensasi terhadap CALEG yang belum beruntung - tidak ada kesepakatan
09/04/2009		Para CALEG, Pengurus DPC dan DPRan PDS Kota Balikpapan memonitor para saksi dan KPPS di TPS selama pemungutan dan penghitungan suara
14/04/2009		Para CALEG dan Pengurus DPC dan DPRan PDS Kota Balikpapan memonitor para saksi dan rekapitulasi suara di PPK
19/04/2009		DPC Kota Balikpapan mengikuti rekapitulasi suara tingkat kota Balikpapan oleh KPU Kota Balikpapan yang dilaksanakan di Hotel Sagita Balikpapan
20/04/2009		Meminta Pengurus dan Saksi-saksi PDS di DAPIL 1 Balikpapan (Balikpapan Barat) dan DAPIL 2 Balikpapan (khususnya Balikpapan Timur) untuk memantau perhitungan suara , karena rekapitulasi oleh PPK di kedua wilayah tersebut belum selesai
		Sekretaris DPC (Farid Tri Widodo) ke Balikpapan Barat dan Bendahara DPC (Mardan) ke Balikpapan Timur Setelah makan siang rekapitulasi Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat selesai dan hasil rekapitulasi disetujui oleh semua SAKSI PARPOL dan PPK.
01/05/2009		Pertemuan para CALEG DAN Pengurus DPC PDS Balikpapan membicarakan tentang (1) KOMPENSASI CALEG yang jadi dengan CALEG yang belum beruntung dan (2) keinginan Sdr. Mardan S.E untuk melakukan PAW dengan Nova B. Pangau. Keputusan adalah mengadakan pertemuan lanjutan tanggal 3 Mei 2009 di tempat yang sama (Sekretariat DPC PDS Kota Balikpapan).
03/05/2009		Pertemuan para CALEG dan Pengurus DPC PDS Kota Balikpapan melanjutkan pembicaraan tentang KOMPENSASI DAN PAW antara Mardan dan Nova. Tidak ada kesepakatan tentang PAW antara CALEG yang bersangkutan. Namun KOMPENSASI disepakati bahwa CALEG yang jadi akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 15.000,-/suara masing-masing CALEG yang belum beruntung
18/05/2009		PLENO KPU Kota Balikpapan untuk penetapan perolehan kursi setiap PARPOL dan Penetapan NAMA CALEG untuk DPRD Kota Balikpapan yang berjumlah 45 orang
19/05/2009		Sekretariat DPP (Pak Gultom) di Jakarta menelepon Ketua DPC PDS Kota Balikpapan (Freddy Rembet, MBA) untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Kehormatan DPP PDS di Jakarta yang dijadwalkan hari Rabu 20/05/2009. Ketua DPC berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota (Kubar) untuk urusan bisnis.
22/05/2009		Memberikan mandat kepada Sekretaris DPC PDS Kota Balikpapan (Farid Tri Widodo, SE) yang juga mengetahui proses kronologi ini untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Kehormatan DPP di Jakarta dan menyetujui Ibu Nova B. Pangau untuk juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

======================================

Penetapan MK: Parliamentary Threshold (PT) Sebesar 3,5 Persen Tidak Berlaku secara Nasional

01 September 2012

JAKARTA-GEMPOL, Pengujian UU Pemilu terkait PT di Mahkamah Konstitusi memang alot sekali. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa dan memutus permohonan uji materiil.

Menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa “secara nasional” UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Menyatakan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa” jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR” UUNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca:

Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan MK soal ambang batas 3,5 persen berlaku nasional tidak mendorong konsolidasi demokrasi. Putusan itu membiarkan kompleksitas multipartai terpelihara, sehingga terkotak-kotaknya masyarakat kepada banyak parpol masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebagai parpol yang ikut memutuskan UU Pemilu, PPP sangat menyesalkan putusan itu.

Seluruh parpol memiliki kursi di DPR ataukah tidak, mesti mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2014. PT sebesar 3,5 persen dinyatakan hanya berlaku untuk pemilu anggota DPR, sementara tak ada PT untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak berlakunya parliamentary threshold sebesar 3,5 persen yang berlaku secara nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa jika PT 3,5 persen diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5 persen untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka dapat menimbulkan kemungkinan tidak adanya satu partai politik peserta pemilu pun di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5 persen sehingga tidak ada satu anggota partai politik pun yang dapat menduduki kursi DPRD.

Hal ini dapat terjadi jika diasumsikan partai politik peserta pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap partai politik peserta pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3 persen suara.

Penerapan PT dalam sistem pemilu Indonesia melanggar prinsip keterwakilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) bagi anggota parpol yang sudah lolos pada perolehan suara pada pemilu legislatif, tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen akibat berlakunya ambang batas.

Ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen teknis Pemilu yang ditemui di negara-negara yang menggunakan sistem Pemilu proporsional.

Threshold, electoral threshold, ataupun parliamentary threshold pada dasarnya sama, yakni ambang batas atau syarat yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase suara atau pada tempat-tempat tertentu, bisa dinyatakan dalam bentuk kursi.

Tujuan penerapan ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold:

(1) membatasi masuknya partai politik yang tidak memperoleh dukungan yang signifikan dari pemilih untuk hadir di parlemen; (2) menyaring partai politik peserta Pemilu berikutnya karena dengan banyaknya partai politik peserta Pemilu di dalam parlemen, tidak hanya berdampak pada, misalnya, aspek pendanaan, termasuk juga biasanya membingungkan pemilih pada saat pemilihan.

Besaran ambang batas perwakilan sebagai instrumen legal untuk mencegah partai politik yang tidak mendapatkan dukungan signifikan masuk parlemen. Besaran ambang batas perwakilan bervariasi pada banyak negara, mulai angka yang terendah sekitar 2% seperti di Israel hingga 10% seperti di Turki.

Kriteria dan penerapan ambang batas perwakilan biasanya ada empat:

(1) didasarkan pada persentase suara, yang paling umum, misalnya, 3% di Spanyol, 5% di Jerman, 0,67% di Belanda;

(2) lokasi penerapan ketentuan ambang batas biasanya diterapkan, baik di daerah pemilihan, misalnya hal ini terjadi di Spanyol, ataupun diterapkan di tingkat nasional untuk suara nasional atau DPR, seperti di Jerman;

(3) tahap penerapan, ambang batas parlemen atau perwakilan kebanyakan dilakukan pada tahap awal perhitungan perolehan suara dan kursi, tetapi ada juga yang di sela-sela perhitungan itu, misalnya di Denmark;

(4) ambang batas biasanya dikenakan pada objek partai politik suatu partai
atau koalisi, misalnya, jika partai politik di Indonesia, satu partai sekarang 3,5% atau periode lalu 2,5% tetapi, misalnya, di Polandia dikenakan 5% pada partai politik dan 8% pada koalisi partai politik.

JUMLAH PEREMPUAN DI DPR RI (1950 – 2009)

PERIODE	JUMLAH	TOTAL DPR RI	%
1950-1955 (DPRS)	9	233	3,8
1955-1960	17	272	6,3
1956-1959 (KONS-TE)	25	488	5,1
1971-1977	36	460	7,8
1977-1982	29	460	63
1982-1987	39	460	85
1987-1992	65	500	13
1992-1997	62	500	12,5
1997-1999	54	500	10,8
1999-2004	45	500	9
2004-2009	65	560	11,5

======================================================

STRATEGI CALEG PEREMPUAN DALAM PEMENANGAN PEMILU 2014

Perempuan dalam politik mendapat afirmasi melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Partai Politik. Dalam pasal 65 ayat (1) parpol diminta untuk mencalonkan 30% perempuan dalam Pemilu. Namun, walau telah dua kali dilangsungkan pemilu dengan kebijakan affirmative action bagi perempuan dalam politik, 30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR masih belum terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian Wanita & Gender LPPM UNY menyelenggarakan acara “Studi Publik Strategi Caleg Perempuan dalam Pemenangan Pemilu 2014” di R. Sidang Lt. 2 Gedung LPPM UNY, Karangmalang, Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013). Acara dihadiri sekitar 70 peserta yang didominasi kaum perempuan dari berbagai latar belakang profesi. Kegiatan ini adalah sarana mendiskusikan peran perempuan dalam politik, sebab keterlibatan perempuan dalam dalam politik di Indonesia saat ini sangatlah sedikit, bahkan belum mencukupi.

Acara dibuka oleh Sekretaris Puslit Wanita & Gender LPPM UNY, M. Lies Endarwati, M.Si., mewakili LPPM UNY. Dalam kesempatan ini Lies menyampaikan bahwa perempuan harus bisa tampil terdepan dalam berpolitik, sebab peran perempuan dalam politik di Indonesia sangatlah sedikit. Oleh karenanya, dengan diskusi publik ini diharapkan menumbuhkan semangat baru bagi caleg dari kaum perempuan untuk menatap Pemilu 2014 mendatang. Hadir sebagai narasumber kegiatan ini Dr. Nahiyah J. Faraz, M.Pd. dan Sumbo Tinarbuko.

Menurut Nahiyah J. Faraz, dosen Fakultas Ekonomi UNY yang aktif dalam kegiatan perempuan ini, banyak hambatan partisipasi perempuan dalam berpolitik di antaranya: hambatan ideologi dan psikologi (stereotype, partriarkhi, bias gender), hambatan sebagai sumber daya manusia (politik maskulin, pendidikan rendah, minimnya akses), hambatan kelembagaan dan struktural, dan hambatan dana.

“Dilihat dari berbagai macam hambatan tadi muncul gagasan dan strategi politik supaya peran perempuan terlihat nyata, antara lain dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di partai politik. Perempuan di partai politik diusahakan sekeras mungkin berada pada pengurus harian, ketua atau sekretaris, melakukan terobosan ke pusat-pusat kekuasaan berupa lobi-lobi khusus pada pimpinan teras partai, eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Selain itu, perempuan harus bisa memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput dari gerakan perempuan,” tambahnya.

Sementara itu, Sumbo Tinarbuko, konsultan Komunikasi Visual dan dosen Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta ini, mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi ini. Jika seseorang terjun ke politik dan ingin dikenal publiknya, dia harus kerja keras. Hasil kerja keras itulah yang akan menggangkat namanya kelak. Mereka harus mulai bekerja sejak sekarang untuk Pemilu 15—20 tahun mendatang.

“Cara promosi paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Beriklan itu penting, karena sama dengan berinvestasi. Beriklan tidak sama dengan cara kerja petani yang menanam padi lantas 3—4 bulan panen. Beriklan politik seperti menanam jati, lama dan perlu dirawat,” tambahnya.

Acara ditutup oleh ketua LPPM UNY, Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd. Beliau menyampaikan acara ini berjalan sukses, terlihat dari hasil diskusi yang beliau amati. (Ags)

About

Blogroll

Jumat, 22 Mei 2009

Nova Pangau, Kronologi Caleg dibuat oleh Bpk. Farid Tri Widodo “Sekertaris DPC PDS Balikpapan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KURSI...OH...KURSI

Pembekalan Caleg DPRD Prov Kaltim